Yogyakarta
(MAN 2 Yogyakarta) – Dalam upaya mendukung pembangunan Zona Integritas (ZI)
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM), Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan
kegiatan validasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada satuan
kerja (satker) calon WBK di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kamis,
10 April 2025 Kepala MAN 2 Yogyakarta Singgih Sampurno, S.Pd, MA didampingi
Kepala Tata Usaha Isti Wahyuni, SE, MM, Eva Fadilah, SE.M.Acc, dan Sri
Purwati, M.Pd. menerima rombongan ini dan diterima di ruang Gedung Cagar Budaya.
Kegiatan
yang berlangsung selama empat hari ini dipimpin oleh Kastolan selaku Penanggung
Jawab, Siti Makhmudah selaku Ketua Tim, bersama Muhamad Syaiful Afif sebagai
Anggota Tim.
Validasi
dilakukan di beberapa satker, termasuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Sleman dan MAN 2 Yogyakarta, yang menjadi pilot project pembangunan ZI di
wilayah DIY. Kehadiran tim di MAN 2 Yogyakarta bertujuan untuk memastikan bahwa
pelaporan LHKAN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai salah satu
indikator penilaian dalam pembangunan ZI WBK/WBBM.
Berdasarkan
hasil validasi terhadap 64 ASN di MAN 2 Yogyakarta, seluruh pegawai telah
melaksanakan pelaporan LHKAN. Beberapa kendala teknis, seperti tampilan bukti
pelaporan yang tidak terbaca, telah diselesaikan melalui revisi data.
Singgih
Sampurno selaku Kepala MAN 2 Yogyakarta menyampaikan komitmennya dalam
mendukung penuh proses pembangunan ZI, serta siap mengawal langkah-langkah
menuju satker yang bersih dan berintegritas.
Secara
keseluruhan, validasi dilakukan terhadap 31 satuan kerja melalui metode random
sampling, baik secara offline maupun online. Validasi terhadap MAN 2 Yogyakarta
dilakukan secara off line.
Isti Wahyuni selaku Ketua Tim ZI MAN 2 Yogyakarta mengucapakan terima kasih kerja keras Tim Inspektorat Jenderal dalam mendampingi satuan kerja yang berproses menuju predikat WBK/WBBM. Validasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi. (pusp)
Berikan Komentar